Masuk Tahun Politik : Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio menilai pemerintah tidak lagi fokus untuk melakukan pembangunan infrastruktur baru memasuki tahun politik sebelum Pilpres 2024. Dia menilai pemerintah seharusnya melakukan audit terhadap proyek-proyek infrastruktur yang telah dikerjakan selama dua periode Presiden Jokowi mengerjakan proyek infrastruktur yang baru.
Saya sudah menyarankan Menteri PUPR agar melakukan audit infrastruktur, agar semua infrastruktur pembangunan selama dua periode ini apakah berjalan dengan baik, atau tidak baik,
Masuk Tahun Politik Agus mengatakan, proyek mangkrak tidak hanya julukan sebagai proyek-proyek yang tidak selesai, tapi juga untuk proyek yang telah dibangun tapi belum beroperasi secara optimal.
Dengan demikian, audit tersebut digunakan untuk mengoptimalkan infrastruktur-infrastruktur yang masih beroperasi sesuai dengan tujuan awalnya. infrastruktur yang belum berfungsi artinya misalnya pelabuhan ternyata belum ada akses jalan tol akses arteri itu dibangun boleh, tapi tidak membangun jalan tol baru misalkan Trans Kalimantan dan Trans Sulawesi itu tidak perlu, karena waktu tidak lagi mencukupi karena nanti kabinet baru akan punya yang lain,
Adapun Kementerian PUPR menyatakan akan menyeleksi proyek infrastruktur baru yang akan dikerjakan agar tidak meninggalkan proyek mangkrak pada era pemerintahan Presiden Jokowi.
Menteri PUPR mengatakan penetapan anggaran yang lebih rendah pada 2023 tidak berdampak terhadap penyelesaian proyek infrastruktur.
Adapun pagu indikatif Kementerian PUPR pada 2023 yaitu Rp98,2 triliun. Jumlah itu lebih rendah jika dibandingkan dengan anggaran pada 2022 senilai Rp100,6 triliun. “Tidak [berpengaruh], kita prioritaskan. menyebut pada tahun depan tidak menutup kemungkinan untuk memulai proyek baru, tapi akan sangat selektif.
Kementerian PUPR, lanjut Basuki, akan memilih proyek-proyek baru yang dapat diselesaikan paling lambat pada semester I/2024. masih ada 3.500 paket, kalau yang multi years contract tidak perlu tender lagi,
