Jakarta, 15 Oktober 2024 — Indonesia mempercepat langkah menuju target net zero emission (NZE) 2060 dengan menjadikan hidrogen hijau sebagai pilar utama transisi energi. Pemerintah, melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), baru saja meluncurkan peta jalan pengembangan hidrogen hijau yang menargetkan produksi 1,8 juta ton per tahun pada 2030 dan 10 juta ton pada 2060. Proyek percontohan di Banten dan Sulawesi Selatan, didukung investasi senilai Rp 50 triliun dari konsorsium internasional, menjadi tonggak awal ambisi ini. Namun, tantangan infrastruktur, biaya produksi tinggi, dan persaingan global menguji keseriusan Indonesia dalam memanfaatkan sumber daya alamnya yang melimpah.
Mengapa Hidrogen Hijau Menjadi Kunci?
Hidrogen hijau, yang diproduksi melalui elektrolisis air menggunakan energi terbarukan seperti tenaga surya atau angin, dianggap sebagai “bahan bakar masa depan” karena tidak menghasilkan emisi karbon saat digunakan. Berbeda dengan hidrogen abu-abu (dari gas alam) atau biru (dengan penangkapan karbon), hidrogen hijau menawarkan solusi bersih untuk sektor industri berat seperti baja, semen, dan transportasi jarak jauh yang sulit didekarbonisasi. Badan Energi Internasional (IEA) memperkirakan hidrogen hijau akan memenuhi 10% kebutuhan energi global pada 2050, dengan pasar mencapai USD 1,4 triliun.
Indonesia memiliki potensi besar sebagai produsen hidrogen hijau terbesar di Asia Tenggara. Dengan kapasitas energi terbarukan mencapai 3.600 GW—terutama dari tenaga surya (207 GW), angin (60 GW), dan hidro (75 GW)—negara ini dapat menghasilkan hidrogen dengan biaya kompetitif. Studi McKinsey (2023) menyebutkan Indonesia berpotensi menjadi eksportir hidrogen hijau termurah di dunia pada 2030, dengan biaya produksi USD 1,5–2 per kilogram, lebih rendah dari Australia (USD 2–2,5) dan Arab Saudi (USD 1,8–2,3).
Proyek Percontohan dan Investasi Asing
Salah satu proyek unggulan adalah fasilitas hidrogen hijau di Banten, yang dikembangkan oleh PT PLN bersama perusahaan energi Norwegia, Equinor. Proyek ini akan memanfaatkan tenaga surya 200 MW untuk memproduksi 10.000 ton hidrogen hijau per tahun, mulai 2026. Di Sulawesi Selatan, konsorsium Jepang-Korea Selatan (Mitsubishi Corporation dan POSCO) berencana membangun pabrik hidrogen skala besar dengan investasi USD 3 miliar, yang akan memasok kebutuhan industri baja di Asia Timur.
“Indonesia memiliki semua elemen untuk menjadi powerhouse hidrogen hijau: sumber energi terbarukan melimpah, lokasi strategis, dan pasar domestik yang besar,” ujar Fabby Tumiwa, Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR). Namun, ia menekankan perlunya kebijakan yang lebih agresif, seperti insentif pajak dan jaminan offtake, untuk menarik lebih banyak investor. Saat ini, hanya 2% dari 140 proyek hidrogen hijau global yang berlokasi di Asia Tenggara, menurut laporan Hydrogen Council.
Tantangan yang Menghadang
Meskipun potensinya besar, jalan menuju hidrogen hijau tidak mulus. Biaya elektroliser—peralatan utama untuk memproduksi hidrogen—masih tinggi, sekitar USD 800–1.200 per kW, meskipun diproyeksikan turun 50% pada 2030 (BloombergNEF, 2024). Infrastruktur transportasi dan penyimpanan juga menjadi hambatan, karena hidrogen memerlukan suhu sangat rendah (-253°C) atau tekanan tinggi untuk disimpan secara efisien.
Selain itu, persaingan global semakin ketat. Australia, dengan proyek Asian Renewable Energy Hub senilai USD 36 miliar, menargetkan menjadi eksportir hidrogen terbesar ke Asia. Sementara itu, Uni Eropa dan Amerika Serikat telah mengalokasikan USD 150 miliar untuk subsidi hidrogen hijau dalam paket kebijakan iklim mereka. “Indonesia harus bergerak cepat sebelum ketinggalan,” peringatan Andriah Feby Misna, Direktur Aneka Energi Baru Terbarukan Kementerian ESDM.
Dampak bagi Industri dan Masyarakat
Pengembangan hidrogen hijau diharapkan menciptakan 50.000 lapangan kerja baru pada 2030 dan mengurangi emisi CO₂ hingga 20 juta ton per tahun. Sektor transportasi, khususnya truk jarak jauh dan kapal laut, akan menjadi penerima manfaat utama. PT Pertamina telah memulai uji coba bus hidrogen di Jakarta, sementara Pelindo berencana membangun pelabuhan hijau dengan pasokan hidrogen untuk kapal.
Namun, risiko juga mengintai. Ketergantungan pada teknologi impor dan fluktuasi harga energi terbarukan dapat mengancam keekonomian proyek. “Kita perlu memastikan transfer teknologi dan pengembangan industri lokal agar tidak hanya menjadi pasar bagi negara lain,” kata Dadan Kusdiana, Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE).
Apa yang Perlu Diperhatikan ke Depan?
Dalam beberapa bulan ke depan, beberapa perkembangan krusial akan menentukan arah hidrogen hijau Indonesia. Pertama, pemerintah akan merilis peraturan presiden tentang harga jual hidrogen hijau dan insentif fiskal. Kedua, negosiasi dengan Uni Eropa untuk skema Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) akan menguji daya saing produk Indonesia di pasar global. Ketiga, proyek percontohan di Banten dan Sulawesi Selatan akan menjadi tolok ukur keberhasilan teknologi dan model bisnis.
“2025 akan menjadi tahun penentuan. Jika proyek-proyek ini berhasil, Indonesia bisa menjadi pemain utama hidrogen hijau. Jika gagal, kita akan terjebak sebagai importir,” tegas Fabby Tumiwa. Dengan target NZE 2060 yang semakin dekat, hidrogen hijau bukan lagi pilihan, melainkan keharusan. Masyarakat dan pelaku industri perlu bersiap untuk perubahan besar dalam lanskap energi nasional—dan global.
