Peluang dan Tantangan Industri Properti : Sejak pandemi COVID-19 mulai merebak di Indonesia pada awal kuartal 2020, berbagai industri turut mengalami dampak negatifnya, termasuk bidang properti. Dampak tersebut dapat terlihat dari statistik Property Outlook 2021 dari 99 Group.
CEO 99 Group Indonesia, Chong Ming Hwee, memaparkan bahwa Rumah123.com dan 99.co memiliki akumulasi lebih dari 29 juta traffic bulanan dan 29 ribu agen aktif*. Hal tersebut menjadikan 99 Group sebagai portal properti terbesar di Indonesia.
Untuk mengetahui dinamika industri properti Tanah Air, tentu dibutuhkan akurasi data yang tinggi. Tim analis 99 Group telah berhasil menyajikan data yang diolah dari statistik dan database yang diolah dan terus diperbarui berdasarkan tren pasar yang terjadi.
“Lewat Property Outlook 2021 ini, 99 Group dapat memberikan advokasi yang bermanfaat untuk konsumen, agen, pengembang properti, dan stakeholders dengan sumber data yang komprehensif, tepat, dan akurat,” ujar Ming.
Berdasarkan data Tim 99 Group, tren suplai dan permintaan properti selama tahun 2020 mengalami fluktuasi cukup signifikan. Namun, hingga Desember permintaan properti berhasil stabil di angka 8.46 persen, sehingga tahun 2020 dapat ditutup dengan rapor positif.
Selain itu, kebijakan DP 0% Bank Indonesia membawa angin segar untuk sektor properti. Kebijakan tersebut turut didukung dengan pelonggaran berbagai jenis kredit, termasuk pembebasan uang muka atau DP 0 persen untuk pembelian properti.Pada 2021 pemerintah juga mengalokasikan dana Rp 17 triliun untuk mendukung pembiayaan perumahan yang turut berpengaruh pada industri properti.
Hal ini menunjukan bahwa dari segi daya serap properti dan harga cenderung mengalami kontraksi. Meskipun masih adanya suplai, namun kondisi ini jika tidak ada perbaikan pada sektor properti akan memungkinkan di 2021 belum ada pertumbuhan yang baik. Yang terjadi ialah semakin tinggi gap antara demand dan supply.
Tidak dipungkiri bahwa beberapa kebijakan yang didorong pemerintah guna mendukung kepemilikan properti mulai pelonggaran pajak barang mewah (PPnBM), pelonggaran loan to value (LTV) untuk kepemilikan rumah kedua, ketiga sampai terbentuknya Undang-Undang Cipta Kerja (omnibus law) yang harapannya guna memangkas birokrasi perizinan dan kepastian pengadaan lahan.
Namun diharapkan muncul dukungan kebijakan pemerintah dan perbankan yang lebih efektif dikarenakan beberapa tantangan akibat dampak pandemi akan terjadi di 2021 Tantangan Saat ini angka pengangguran cukup tinggi akibat pandemi covid-19, bahwa lebih dari 2,5 juta orang terdampak.
Tantangan Industri Properti Di 2021 tentunya merupakan masa transisi untuk masyarakat kembali mendapatkan lapangan pekerjaan, dikarenakan hal tersebut memengaruhi setiap individu untuk berbelanja. Selain itu banyak perusahaan yang terdampak dari berbagai sektor bisnis di antaranya F&B, pertambangan, real estate sampai konstruksi.
Beberapa upaya yang telah dilakukan seperti restrukturisasi perusahaan, menjaga likuiditas dan kestabilan cash flow. Adapun di tahun depan merupakan masa recovery, beberapa perusahaan pun telah memproyeksikan kerugian laba meskipun bertumbuh membaik dan tentu perusahaan belum dapat memberikan banyak benefit atau insentif kepada pegawai.
Tantangan lain berupa konsumsi rumah tangga yang belum membaik dalam waktu dekat terutama pada semester 1 2021 meskipun akan bertahap tumbuh pascaresesi. Tentunya tingkat rendah tingginya konsumsi rumah tangga ini merupakan representasi tingkat investasi dan kenyamanan berbisnis (terutama pasar domestik).
Sentimen ini berpengaruh pada pembelian properti dan prioritas akan kebutuhan rumah tangga. Kolaborasi dan dukungan Aspek finansial diproyeksikan menjadi permasalahan utama stagnasi pasar properti di 2021, hal ini terjadi dikarenakan mismatch antara biaya dengan kemampuan membeli.
Diperlukannya kebijakan yang terintegrasi dan saling mendukung baik dari pemerintah dan lembaga perbankan guna mendukung pertumbuhan sektor properti di 2021, seperti halnya pada aspek kredit kepemilikan properti perlu adanya stimulus suku bunga jangka panjang yang lebih kompetitif, yang mana saat ini suku bunga floating cukup tinggi yakni 11%-14% dan diharapkan bisa turun <8%. Selain itu suku bunga di negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, dan Thailand kurang dari 5% dan juga saat ini BI 7-day (reverse) Repo Rate di angka 3.75%.
Hal ini tentu berdampak dikarenakan lebih dari 80% konsumen menggunakan skema cicilan dan permasalahannya untuk jangka waktu yang panjang membayar bunga lebih mahal dari harga properti, hal tersebut menjadi kendala utama yang dialami oleh first home buyer dan debitur.
Selanjutnya, diharapkan pemerintah dapat memberikan relaksasi pada pajak pertambahan nilai (PPN) berupa kebijakan semacam tax holiday dari 10% menjadi <5% atau bahkan bisa 0% dengan tenggat dan minimal harga properti yang ditentukan. Harapannya, masyarakat dapat melakukan transaksi dalam waktu dekat dan berdampak positif pada pada tingkat penjualan unit properti.
Ataupun pengaturan lainnya yang memfokuskan pada kemudahan kepemilikan properti seperti relaksasi dalam pembayaran kredit terhadap masyarakat yang terdampak covid, terutama kelas ekonomi menengah ke bawah. Selain investasi langsung, diharapkan peran perbankan di sektor perumahan juga dapat dijalankan melalui dukungan akses pendanaan yang terjangkau untuk dukungan industri material untuk perumahan itu sendiri.
Material pada sektor perumahan lingkupnya luas antara lain semen, batu bata, keramik, kayu, peralatan listrik dan lain sebagainya.Dengan kerja sama pemerintah dan perbankan pada sektor industri material perumahan juga berdampak pada harga rumah yang terjangkau. Di 2021 tentunya tidak mudah untuk menciptakan kondisi yang stabil terhadap pertumbuhan properti.
Sehingga diperlukan sinergi dan kolaborasi antara pemerintah dan perbankan yang dapat menghasilkan kebijakan yang lebih konkrit dan efektif.
