Pemerintah Lanjutkan Proyek Infrastruktur Prioritas Untuk Rakyat : Jakarta, Dalam Dialog Indonesia Bicara yang dipandu dan disiarkan oleh TVRI, Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kemenko Marves, Ridwan Djamaluddin mengatakan, disruption besar (dampak pandemi global covid-19) yang terjadi saat ini, sejatinya tidak boleh membuat semua pihak menyerah. Menurutnya, yang wajib diutamakan dalam kondisi saat ini adalah adaptasi dan menyiasatinya.
“Menurut saya berbagai proyek strategi nasional ini bukan sebuah angan-angan, tetapi juga sebagai kebutuhan, dan kebutuhan itu kan harus kita penuhi. Perihal anggaran pemerintah sebagian besar untuk penanganan covid-19, namun bukan berarti pembangunan berbagai infrastruktur itu harus dihentikan, sebab ini untuk kebutuhan jangka panjang masyarakat,” ujarnya, Rabu (17/06/2020).
Ia juga mengatakan, pemerintah ingin semangat untuk terus aman namun produktif itu terus dijaga. Artinya, lanjut Deputi Ridwan, roda perekonomian harus tetap berjalan dan pembukaan lapangan pekerjaan yang luas bagi masyarakat.
“Itulah hakikat dari penyediaan infrastruktur ini, dan ini harus terus berjalan. Strateginya, ada beberapa yang direschedule, yang prioritas yang kami utamakan, yang jelas berbagai proyek-proyek infrastruktur, utamanya yang strategis dan bermanfaat bagi masyarakat luas akan kami teruskan, termasuk apabila diperlukan penataan dan penjadwalan ulang. Prioritasnya, berbagai proyek konektivitas, antar-Pulau Jawa dan antar-Pulau Jawa dengan Pulau-pulau lainnya, itu yang akan menjadi prioritas. Dan, beberapa proyek nasional terus berjalan, apalagi yang sifatnya ada komitmen dengan internasional,” tambahnya.
Sebagai gambaran Deputi Ridwan mencontohkan, walaupun dari segi keekonomian kurang menguntungkan, contohnya, pemerintah membangun bandara di wilayah Papua.
“Walaupun keekonomiannya kurang, akan tetapi di sana banyak masyarakat yang membutuhkan untuk distribusi logistik dan mobilisasi masyarakat, maka itu wajib kita penuhi,” jelasnya.
Protokol Kesehatan Sektor Transportasi
Kemudian, perihal berbagai moda transportasi yang sudah beroperasi, Deputi Ridwan menyatakan, bahwasanya pemerintah sudah mengeluarkan berbagai regulasi terkait protokol kesehatan, demi pencegahan penularan covid-19.
“Diperkirakan, sekitar 70 – 80 persen penularan covid-19 terjadi sektor transportasi, terutama transportasi publik. Hal-hal demikan yang terus menjadi fokus utama kita, pemerintah pun terus berusaha untuk mengurangi semaksimal mungkin potensi penularan, sambil terus membuka peluang agar roda perekonomian tetap berjalan. Sehingga muncul kebijakan protokol kesehatan yang mengatur pembatasan masyarakat di transportasi publik,” ujar Deputi Ridwan.
“Di sini juga saya pastikan, bahwa tidak ada niatan sedikitpun pemerintah untuk merugikan badan usaha, sebab keselamatan dan keamanan masyarakat yang menjadi fokus utama pemerintah saat ini. Harapannya kita justru tidak saling manyalahkan, akan tetapi ini adalah kondisi darurat, dan kita pun harus menerimanya sebagai, realitas sementara,” tambahnya.
Lebih lanjut, terkait kebijakan shifting kerja dan juga perihal rencana kebijakan Ganjil-Genap yang tertuang pada Pergub DKI Jakarta Nomor 51 Tahun 2020, Deputi Ridwan berpendapat, agar kebijakan ini harus lebih disosialisasikan.
“Saat ini juga sudah ada kebijakan shifting kerja, saya kira itu lebih baik, termasuk juga tetap produktif walau bekerja di rumah, pada ujungnya kualitas hidup kita juga lebih baik dan keselamatan kita terjaga, kepadatan lalu lintas juga berkurang. Artinya masyarakatnya yang kita atur mobilitasnya. Masyarakat juga harus berusaha hidup dengan pola yang lebih sehat, misalkan beralih ke sepeda, yang saya kira jalurnya itu sudah siap di seputar Sudirman-Thamrin, mungkin ke depan bisa lebih diperluas lagi. Terkait kebijakan itu saya kira harus lebih sosialisasikan lagi ke masyarakat,” tutupnya.
